Skip to content

35 Perusahaan Tunggakan Pajak Kendaraan, Kejaksaan Agung Banten Bantu Bapenda Tarik Tunggakan

SERANG, KOMPAS.com – Kejaksaan Tinggi Banten berhasil menyelamatkan keuangan negara dari 35 perusahaan yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten.

Kepala Bagian Penerangan Hukum Kejaksaan Banten Ivan Hebron Siahaan mengatakan tim kejaksaan telah memanggil 35 perusahaan untuk segera membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor.

“Bahwa dari hasil pendampingan hukum, 17 perusahaan sudah melunasi tunggakan. Sedangkan sisanya 18 perusahaan sudah melunasi. Tapi, belum lunas,” kata Ivan kepada Ipadguides.comRabu (30/3/2022).

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Anak Perusahaan PT Pertamina, Kejaksaan Banten Periksa 3 Saksi

Ivan menjelaskan, pemanggilan terhadap 35 perusahaan tersebut dilakukan setelah ada dua surat permohonan dari Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Banten pada tahun 2021.

Dengan surat lamaran tersebut, lanjut Ivan, Kejaksaan Banten melalui Bidang Sipil dan Tata Usaha Negara mengundang Bapenda Banten untuk paparan atau ekspose.

“Tim kejaksaan kemudian menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk dapat memberikan bantuan hukum,” kata Ivan.

Baca juga: Kejaksaan Banten Tetapkan Mantan Dirut PT AXI Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK

Alhasil, Kajati Banten memberikan bantuan hukum dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang ditandatangani Kepala Bapenda Opar Sohari dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

“Ke-35 SKK yang diterbitkan itu untuk penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor kepada 35 perusahaan yang tersebar di Provinsi Banten,” jelas Ivan.

Adapun hasilnya, Ivan mengatakan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berhasil disetorkan ke negara sebesar Rp 2.570.382.300.

“Hingga saat ini kami masih berupaya memberikan bantuan hukum kepada Bapenda Provinsi Banten untuk menagih 18 perusahaan yang belum melunasi tunggakan pajaknya,” kata Ivan.

.