Ada dua Apdesi Ormas, semuanya sah

JAKARTA, KOMPAS.com – Dirjen Politik dan Administrasi Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menjelaskan polemik kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) Apdesi.

Bahtiar menuturkan, ada dua ormas yang berbeda, keduanya menggunakan akronim Apdesi. Keduanya masing-masing dipimpin oleh Surtawijaya dan Arifin Abdul Majid.

“Kami menjawab soal organisasi. Kedua ormas itu berbeda. Akta notarisnya berbeda,” kata Bahtiar saat dikonfirmasi. Ipadguides.comRabu (30/3/2022).

“Manajemennya berbeda. Kantornya juga berbeda,” katanya.

Secara rinci Bahtiar juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan keduanya.

Baca juga: Apdesi Versi Arifin Abdul Majid Kutuk Pencacatan Nama Organisasinya untuk Dukung Jokowi 3 Periode

Ia mengatakan, Apdesi yang dipimpin Surtawijaya itu memiliki nama resmi Pengurus Pusat Perhimpunan Pemerintah Desa Indonesia (DPP Apdesi).

Kemudian akta pendirian tersebut diterbitkan oleh notaris Rosita Rianauli Sianipar dengan Akta Nomor 3 tanggal 17 Mei 2005.

Sementara itu, Apdesi yang dipimpin oleh Arifin Abdul Majid resmi menjadi Perhimpunan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.

Akta pendirian tersebut diterbitkan oleh notaris Fitrilia Novia Djamily dengan Akta Nomor 12 tanggal 31 Agustus 2021.

Merujuk pada informasi tersebut, Bahtiar memastikan kedua ormas ini legal dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

“Ya, keduanya sah dan terdaftar. Menurut Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, salah satu syarat ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri adalah memiliki surat pernyataan dari pengurus bahwa tidak ada konflik kepengurusan,” dia berkata.

Baca

juga: Apdesi Ingin Jokowi 3 Periode, Deputi PPP: Ada Cara Lain

“Surat pernyataan tersebut menjadi tanggung jawab pengurus organisasi yang menyerahkan Surat Tanda Terdaftar (SKT). ​​Dalam hal ini kedua organisasi Apdesi sudah menyatakan tidak ada konflik,” lanjut Bahtiar.

Jadi, kedua pendaftaran tersebut tetap dilayani oleh Kementerian Dalam Negeri.

.