Skip to content

Annas Maamun Baru Kini Ditahan Setelah Menjadi Tersangka Sejak 2015 Ini Penjelasan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyatakan kasus mantan Gubernur Riau Annas Maamun merupakan beban KPK yang harus diselesaikan.

Pasalnya, kasus yang menjerat Annas Maamun adalah tunggakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dilakukan di masa lalu.

“Ini surat perintah penyidikan tahun 2015, rasanya cukup lama, tapi tetap saja ini menjadi beban daripada tunggakan surat perintah penyidikan yang lama,” kata Karyoto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/10). /3/2022). .

Baca juga: KPK: Annas Maamun Tetap Bisa Ditahan Medis Meski Usianya 81 Tahun

Karyoto mengatakan Annas masih layak menjalani proses hukum meski sudah berusia 81 tahun. Menurut dia, kondisi kesehatan Annas sudah diperiksa dokter sebelum proses hukum dilakukan.

“Dari segi kesehatan, dokter tetap bertanggung jawab, dia layak diadili,” kata Karyoto.

Dalam kasus itu, KPK menduga Annas telah menyuap sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau untuk memuluskan anggaran yang telah disusun. Menurut Karyoto, suap itu diberikan untuk mendapatkan persetujuan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2014 dan RAPBD TA 2015 di Provinsi Riau.

“Karena usulan anggaran ini tidak ditemukan kesepakatan dengan DPRD sehingga
tersangka AM (Annas Maamun) diduga menawarkan sejumlah uang dan fasilitas lainnya,” kata Karyoto.

KPK juga menetapkan mantan Bupati Rokan Hulu, Suparman, dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 Johar Firdaus sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Karyoto menjelaskan, Annas selaku gubernur mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus.

Dalam usulan yang disampaikan Annas, ada beberapa hal terkait alokasi anggaran perubahan. Antara lain mengenai pergeseran perubahan anggaran untuk pembangunan rumah layak huni.

Baca juga: KPK Kembali Tangkap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun

.