APDESI versi Arifin Abdul Majid keberatan diikutsertakan dalam dukungan Jokowi periode ke-3

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah muncul dukungan terhadap usulan masa jabatan Presiden Joko Widodo untuk tiga periode, terungkap adanya dualisme dalam kepengurusan APDESI.

Hal itu diungkapkan Arifin Abdul Majid yang mengaku sebagai Ketua Umum DPP APDESI.

Arifin menjelaskan, pihaknya keberatan jika nama APDESI dikaitkan dengan dukungan terhadap tiga masa jabatan Presiden Jokowi.

“Keberatannya karena kami kebetulan mematuhi undang-undang (UU). Undang-undang tentang ormas menyatakan bahwa setiap ormas di tingkat nasional harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Arifin saat dikonfirmasi. Ipadguides.comRabu (30/3/2022).

Baca juga: Apdesi Ingin Jokowi 3 Periode, Deputi PPP: Ada Cara Lain

Dijelaskannya, organisasi APDESI yang dikenalnya merupakan kependekan dari Perhimpunan Pemerintah Desa Indonesia.

APDESI adalah organisasi yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa, baik aktif maupun pensiunan di seluruh Indonesia.

“Pada Musyawarah Nasional APDESI 2016 di Bandar Lampung, Suhardi Buyung terpilih sebagai Ketua Umum dan mendapat persetujuan dari KemenkumHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Nomor AHU.0072972-AH.01.07/2016,” ujarnya.

“Melanjutkan kepengurusan baru Musyawarah Nasional APDESI yang diselenggarakan pada 18-20 Agustus 2021 di Jakarta dan terpilihlah Arifin Abdul Majid (Jawa Barat) sebagai ketua umum. Kemudian, Muksalmina (Aceh) sebagai Sekjen, dan Tasman (Sulawesi Tenggara) sebagai bendahara umum dan telah mendapatkan SK (sertifikat) perubahan Nomor AHU-0001295AH.01.08 Tahun 2021,” kata Arifin.

“Jadi nama APDESI itu singkatan dari Gabungan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Dan kemungkinan besar tidak akan ada dua (organisasi),” katanya.

Baca

juga: Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, Fraksi PDI-P Ingatkan Presiden Masa Jabatan Berdasarkan Konstitusi

Arifin juga menegaskan, organisasi yang dipimpinnya sama sekali tidak bicara politik.

.