Skip to content

Apresiasi Buruh Positif Perekonomian RI, Pemerintah Dorong Pengusaha Beri THR Lebaran

JAKARTA, IGNews.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mendorong pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya pada Lebaran tahun ini. Hal ini sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga kerja yang telah berperan dalam perekonomian Indonesia tahun 2021 yang lebih baik, dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen (yoy).

Menurut Airlangga, membaiknya kondisi perekonomian tidak lepas dari kontribusi tenaga kerja yang menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional di berbagai sektor. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia juga sudah mulai pulih, yang ditunjukkan dengan menurunnya
tingkat pengangguran dari 7,07 persen (Agustus 2020) menjadi 6,49 persen (Agustus 2021). Penurunan pengangguran tersebut didukung oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja selama tahun 2021 yang mencapai 2,59 juta.

“Untuk mengapresiasi peran seluruh pekerja dalam pertumbuhan positif perekonomian Indonesia pada 2021, pemerintah mengarahkan seluruh asosiasi pengusaha, seperti Apindo dan Kadin, untuk memberikan THR kepada pekerjanya masing-masing pada Lebaran tahun ini. Diharapkan
THR ini akan membantu kesejahteraan masyarakat pada tahun 2022,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah mempercepat penerapan teknologi digital di Indonesia. Hal ini akan mempengaruhi berbagai pekerjaan dan sektor usaha di masa depan. Banyak bisnis yang beralih ke teknologi digital, membatasi pekerja dan jam kerja, serta menghindari kontak langsung.

Pergeseran ini tentunya akan berdampak pada kondisi pasar tenaga kerja. Berdasarkan laporan World Economic Forum – Future of Jobs 2020, diperkirakan ada 85 juta pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh mesin dan akan ada 97 juta pekerjaan baru yang melibatkan manusia, mesin dan algoritma sebelum tahun 2025.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) juga menyatakan bahwa pada kuartal kedua tahun 2020 sebanyak 195 juta pekerja telah digantikan dengan perubahan yang semakin cepat. Saat ini Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi yaitu pada tahun 2030 diperkirakan penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara dengan 68,1 persen dari jumlah penduduk.

Selain itu, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, terdapat 9,1 juta pengangguran dan 1,93 juta pekerja baru yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 10 juta orang membutuhkan pekerjaan setiap tahun dan dapat terus bertambah dari tahun ke tahun.

“Berbagai tantangan yang muncul menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja merupakan hal penting yang harus dipersiapkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengupayakan reformasi struktural melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang semakin inklusif,” kata Airlangga yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo, di peristiwa.
Pembukaan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Rakernas KSPSI) dan Kongres X KSPSI 2022 di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja melalui penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, serta fleksibilitas jam kerja sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Pemerintah juga terus menjamin hak-hak pekerja, seperti mendapatkan upah yang layak, kebebasan berserikat, mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, serta memenuhi pesangon saat diberhentikan. Selain itu, pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan mengatur pemberian kompensasi kepada mereka ketika masa kontrak mereka telah berakhir.

“Terobosan lainnya adalah penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP akan memberikan perlindungan bagi pekerja yang diberhentikan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kompetensi, dan memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan baru. Program tambahan ini tidak akan menambah beban pekerja karena iurannya ditanggung pemerintah,” katanya.

Program JKP memberikan tiga manfaat berupa uang tunai sebesar 45 persen upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen upah untuk 3 bulan berikutnya, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Melalui ketiga manfaat tersebut, diharapkan para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat kembali memasuki pasar tenaga kerja.

Program ini telah dapat diakses peserta sejak Februari 2022. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2021, sebanyak 12,8 juta pekerja telah terdaftar dalam Program JKP dan hingga 7 Maret 2022 sebanyak 125 peserta telah mengklaim manfaat dengan total
manfaat yang disalurkan sebesar Rp225,5 juta.

Selain Program JKP, pemerintah juga menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang bertujuan agar peserta JHT mendapatkan uang tunai jika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat tunai yang diterima, misalnya untuk
pekerja yang pensiun dengan gaji Rp. 5 juta per bulan dan jangka waktu 10 tahun akan mencapai Rp. 133.587.781.

Dengan manfaat tersebut, pekerja akan tetap mendapat perlindungan ketika memasuki usia tidak produktif dan terhindar dari kemiskinan. Sebagai aturan pelaksanaan program JHT, saat ini pemerintah sedang menyempurnakan substansi yang akan diatur dalam Revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Ketentuan Pembayaran Manfaat JHT.

“Masukan dari masyarakat, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam penyederhanaan substansi revisi Permenaker ini,” kata Airlangga.

Pemerintah juga selalu berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, salah satunya melalui program Kartu Prakerja. Program ini merupakan bantuan biaya pelatihan untuk pengembangan kompetensi kerja seperti keterampilan, upskilling dan reskilling, serta kewirausahaan. Bantu itu
Besaran yang diberikan sebesar Rp 3.550.000 yang terdiri dari biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan dan insentif survei.

Program Kartu Prakerja ditujukan kepada pencari kerja, pekerja yang diberhentikan dan diberhentikan, pekerja informal, dan pekerja migran Indonesia yang perlu meningkatkan kompetensinya di tempat kerja. Sejak tahun 2020 hingga 2021, terdapat 11.440.629 orang yang telah menerima Kartu Prakerja dengan besaran insentif yang dibagikan pemerintah mencapai Rp 27,48 triliun. Diharapkan pada semester II 2022 akan diadakan pelatihan Kartu Prakerja secara offline.

Pemerintah juga telah menyalurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun 2020 dan 2021 dengan tujuan untuk melindungi, menjaga dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, sebanyak 12,4 juta pekerja menjadi penerima BSU dengan bantuan Rp. 600.000 per bulan selama 4 bulan.

Anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 29,4 triliun. Sedangkan untuk tahun 2021, BSU telah disalurkan kepada 7.399.139 pekerja dengan bantuan Rp 500 ribu per bulan selama 2 bulan. Melalui BSU 2021, Pemerintah telah menyalurkan total Rp 7,4 triliun.

Segala upaya Pemerintah, mulai dari penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan, pemberian jaminan sosial, hingga program peningkatan kualitas tenaga kerja, akan menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia secara umum.

Keberhasilan upaya tersebut tidak lepas dari peran Serikat Pekerja/Buruh. Kehadiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh akan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan anggota keluarganya. Keberadaan serikat pekerja dapat menjadi pendorong produktivitas perusahaan sekaligus menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan pekerja.

Redaktur : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:


.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”