Cabut Izin Pengusahaan Kawasan Hutan, Bahlil: Bukti Pemerintah Tidak Main-main

Cabut Izin Pengusahaan Kawasan Hutan, Bahlil: Bukti Pemerintah Tidak Main-main

Memuat…

Menteri Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. FOTO/doc.SINDOnews

JAKARTA – Menteri Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pencabutan izin pengusahaan kawasan hutan yang ditujukan kepada 15 perusahaan. pencabutan lisensi Hal ini berdasarkan verifikasi dan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Bahlil mengatakan, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Satgas Penatagunaan Lahan dan Penataan Penanaman Modal kepada Presiden pada 17 Maret 2022. Mekanisme pencabutan izin tersebut berdasarkan data Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. yang telah diperjelas dan bersih serta jelas untuk dilaksanakan pencabutannya.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintah tidak main-main untuk segera mencabut izin perusahaan yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak menjalankan kewajibannya,” ujar Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Tata Guna Lahan dan Pengelolaan Investasi. Angkatan, Rabu (30/3/2022).

Lihat Lainnya: Hutan Bantu Kurangi Pemanasan Global Lebih dari Satu Cara, Manusia Merusak Dalam Berbagai Cara

Ke-15

perusahaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari 3 perusahaan yang memiliki Izin Pelepasan Hutan (PKH) dengan luas total 84.521,72 hektar dan 12 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas total​ 397.677 hektar.

Dari 192 perusahaan yang mengumumkan akan dicabut izinnya, 83 di antaranya sudah mengajukan klarifikasi dan akan diverifikasi. Selama surat pencabutan belum diterbitkan, perusahaan masih memiliki hak sesuai dengan konsesi yang diberikan.

Proses verifikasi yang dilakukan meliputi perizinan lebih lanjut oleh perusahaan, kegiatan di lapangan termasuk peruntukannya dan pelaksanaan kewajiban perusahaan yang salah satunya terkait dengan pembayaran kepada negara.

“Dalam

proses ini, kami terbuka bagi perusahaan untuk meminta klarifikasi. Jika ini tidak dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik, kami akan mencabut izin tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Bahlil.

Lihat Lainnya: Bahlil Cabut 15 Izin Pengusahaan Kawasan Hutan, Ini Daftar Lengkapnya

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penatagunaan Lahan dan Pengelolaan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Usaha (HGU). Penggunaan Bangunan Gedung (HGB) Tidak Produktif, tidak ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB), juga tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Sebelumnya, hingga 5 Maret 2022, Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM telah menandatangani 414 surat pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari 283 IUP mineral dan 131 IUP batubara.

(nng)

.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”