JPU KPK Tuntut Bupati Bintan Apri Sujadi Non Aktif 4 Tahun Penjara

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com – Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Bintan Tidak Aktif Apri Sujadi dipenjara selama 4 tahun.

Gugatan ini disampaikan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan dalam sidang kasus dugaan korupsi terkait Peredaran Barang Kena Cukai Berupa Rokok dan Minuman Beralkohol dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Bintan tahun 2016, 2017 dan 2018, yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (30/3/2022)

Apri digugat karena diduga melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) menjadi 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat ( 1) KUHP.

“Pasal tiga tentang penyalahgunaan wewenang,” kata Joko, yang diwawancarai seusai sidang.

Baca juga: Kasus Korupsi Bupati Bintan Dinonaktifkan, KPK Periksa Pengusaha ke ASN

Selain pidana penjara, Apri juga diharuskan membayar denda Rp250 juta subsider selama 6 bulan.

Kemudian,

dalam dakwaannya, jaksa meminta hakim menghentikan hak politik Apri untuk dipilih oleh publik selama 3 tahun.

“Kemampuan Pak Apri untuk melakukan tindak pidana sebagai Bupati Bintan. Jadi sesuai aturan, kami juga bisa menuntut untuk mencabut hak untuk dipilih, setelah pidana pokoknya selesai,” kata Joko.

Dalam kasus ini, Apri diduga telah merugikan negara sebesar Rp. 2,65 miliar. Uang itu sudah dikembalikan Apri ke penyidik ​​KPK.

Selanjutnya, tersangka lain dalam kasus ini, yakni Pj Kepala Badan Pengusahaan Bintan, Saleh Umar, juga dijerat jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta dengan anak perusahaan 6 bulan.

Saleh Umar yang juga dijerat pasal yang sama dengan Apri dan diduga merugikan negara sekitar Rp. 415 juta.

(ads.native_banner) -->

.