Kemendag memusnahkan barang yang tidak sesuai ketentuan Rp460 juta

MAKASSAR, IGNews.id – Kementerian Perdagangan menggelar pemusnahan barang yang tidak sesuai ketentuan Rp460.096.800 di Kantor Badan Pengawasan Ketertiban Niaga (BPTN) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/3/2022). Secara konsisten mengatur kegiatan perdagangan dan melindungi konsumen dalam hal keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan (K3L), serta melindungi produk dan industri dalam negeri.

Barang-barang yang dimusnahkan antara lain 3.303 botol minuman beralkohol (minol) berbagai merek, 150 pasang sepatu safety, serta ratusan alat pertanian (penyemprot tangan) dan ketel listrik. Semuanya merupakan produk impor yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut kami tindak lanjuti dengan memberikan sanksi berupa penarikan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dari peredaran yang diikuti dengan pemusnahan barang dan juga untuk melindungi dalam negeri. produk,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono.

Pemusnahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan, serta memberikan contoh bagi pelaku usaha lain untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Veri

menambahkan, Kemendag sesuai dengan kewenangannya memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi UU Metrologi Legal, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Sistem Resi Gudang, dan UU Perdagangan. Secara berkala dan khusus, Kementerian Perdagangan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perdagangan, termasuk peredaran minuman beralkohol (minol) dan kegiatan pemasukan barang dari luar negeri (impor).

Direktur Tata Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, Kemendag menemukan pendistribusian minol tidak memiliki surat penunjukan dari pemasok dan dijual langsung ke konsumen tanpa izin pengecer. Pemilik sepatu safety yang diimpor mencantumkan kode HS yang tidak sesuai dengan dokumen PIB.

Sedangkan

pemanas air listrik impor tidak dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS) dan alat pertanian impor tidak memiliki dokumen yang menjelaskan bahwa barang tersebut telah memenuhi SNI atau persyaratan teknis wajib.

Kegiatan pemusnahan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (Binda) Sulawesi Selatan Brigjen Dwi Surjadmodjo, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Arlin Ariesta, serta perwakilan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Kabag Kantor Bea dan Cukai Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Makassar. Turut hadir Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan Khakim Kudiarto.

Seperti diketahui, tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan barang impor di luar daerah pabean (post border) dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, sejak 1 Februari 2018, tugas pokok dan fungsi tersebut dialihkan ke Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN melalui Balai Pengawasan Tata Niaga (BPTN).

BPTN tersebar di empat titik di Indonesia. Pertama, terletak di kota Medan yang meliputi Sumatera. Kedua, terletak di Kota Bekasi yang meliputi Jawa Barat dan Banten. Ketiga, Kota Surabaya yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Keempat, terletak di Kota Makassar yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

(CM)

Editor : Rizqa Leony Putri

Bagikan Artikel:


.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”