Kepala Desa Rencanakan 3 Masa Deklarasi, LaNyalla Ingatkan Sumpah Jabatan

Kepala Desa Rencanakan 3 Masa Deklarasi, LaNyalla Ingatkan Sumpah Jabatan

Memuat…

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan kepala desa bahwa klaim Surtawijaya, Ketua Umum Apdesi, merupakan pelanggaran konstitusi. Foto/Ist

JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa bahwa pernyataan Surtawijaya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Seluruh Indonesia bahwa mereka akan membuat deklarasi meminta Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode, adalah sebuah pelanggaran Konstitusi.

Lihat Lainnya: Relawan Jokowi 3 Periode Dicemooh, Mahfud MD: Maksimal 2 Periode

“Saya hanya mengingatkan bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintah desa. Meskipun dalam skala atau lingkup pemerintahan terkecil, itu masih pejabat pemerintah. Jadi ketika dia dilantik, dia juga dilantik dengan narasi yang sama seperti pejabat pemerintah lainnya,” jelas LaNyalla, Rabu (30/30). 3/2022).

Masih menurut LaNyalla, salah satu isi sumpah dalam pelantikan kepala desa adalah sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa untuk mentaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hingga

saat ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa presiden memiliki dua periode. Jika mereka akan membuat deklarasi presiden untuk tiga periode, itu berarti mereka dengan sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi bagi yang melanggar. konstitusi,” ujarnya.

LaNyalla menambahkan, UUD merupakan dokumen yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan hukum suatu negara. Yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu pihak, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di pihak lain.

“Jadi konstitusi itu yang pertama, mengatur pemerintahan, dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan pembatasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Kedua,

memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat sebagaimana diatur dalam UUD. Seperti hak untuk menyatakan pendapat, membuat pilihan, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendapatkan keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi, dan lain-lain.

“Yang terpenting, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan konstitusi. Jika pemerintah melanggarnya, maka rakyat berhak memberhentikan dan mengganti,” katanya.

Tugas mengawasi pemerintah agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar, diberikan kepada Badan Legislasi.

“Jadi, lebih baik membaca dan mempelajari UUD dengan seksama. Jangan aneh-aneh, apalagi melanggar sumpah yang diucapkan atas nama Tuhan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sejumlah media, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per wilayah dari Sabang hingga Merauke. Dia mengatakan, gerakan tersebut akan diawali dengan pemasangan spanduk pendukung Jokowi untuk periode ke-3.

(maaf)

.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”