Kepala Desa Rencanakan Deklarasi Jokowi 3 Periode, Ketua DPD Ingatkan Sumpah Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengingatkan Kepala Desa akan posisinya sebagai aparatur pemerintahan.

Dengan demikian, keinginan kepala desa untuk mencanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga periode merupakan pelanggaran konstitusi.

“Saya hanya mengingatkan bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintah desa. Meskipun itu pada skala atau lingkup pemerintahan terkecil, itu masih seorang pejabat pemerintah. Jadi ketika dia dilantik, dia dilantik dengan narasi yang sama dengan yang lain. pejabat pemerintah,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Munculnya Dukungan Jokowi 3 Periode dari Kepala Desa di Indonesia

LaNyalla kemudian mengingatkan tentang teks sumpah jabatan kepala desa saat dilantik.

Salah satu isi teks tersebut adalah sumpah dengan nama Tuhan untuk mentaati dan menjalankan Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hingga hari ini, Konstitusi kita menyatakan bahwa presiden memiliki dua periode. Jika mereka akan membuat deklarasi presiden tiga periode, itu berarti mereka sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi. Saya harap mereka tahu apa sanksi bagi yang melanggar konstitusi,” katanya.

LaNyalla

menambahkan, UUD merupakan dokumen yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan hukum suatu negara.

Baca juga: Deklarasi APDESI Dukung Jokowi 3 Periode Pasca Lebaran

Konstitusi, lanjutnya, mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan juga mengatur kewajiban pemerintah di sisi lain.

“Jadi konstitusi itu yang pertama, mengatur pemerintahan, dari presiden sampai kepala desa, dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan pembatasan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” lanjutnya.

Kedua, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat sebagaimana diatur dalam UUD.

.