Lagi Ditangkap KPK, Annas Maamun Tertangkap Kasus Suap DPRD Riau

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Riau periode 2014-2019, Annas Maamun, menyuap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau untuk memuluskan anggaran yang telah disiapkan.

Deputi Penindakan dan Pelaksanaan KPK Karyoto mengatakan, suap tersebut diberikan untuk mendapatkan persetujuan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2014 dan RAPBD TA 2015 di Provinsi Riau.

“Karena usulan anggaran ini tidak ditemukan kesepakatan dengan DPRD sehingga
tersangka AM (Annas Maamun) diduga menawarkan sejumlah uang dan fasilitas lainnya,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: KPK Kembali Tangkap Mantan Gubernur Riau Annas Maamun

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Bupati Rokan Hulu Suparman dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 Johar Firdaus sebagai tersangka.

Karyoto menjelaskan, Annas selaku Gubernur mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus.

Dalam

proposal yang diajukan Annas, ada beberapa item terkait dengan alokasi anggaran perubahan. Antara lain mengenai pergeseran perubahan anggaran untuk pembangunan rumah layak huni.

Rumah tersebut semula direncanakan menjadi proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun diubah menjadi proyek yang dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD).

Menurut Karyoto, agar draf usulan perubahan disetujui, Annas memberikan pinjaman kendaraan dinas kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014.

Atas tawaran tersebut, Johar Firdaus dan seluruh anggota DPRD kemudian menyetujui usul mantan Gubernur Riau tersebut.

“Dengan persetujuan Johar Firdaus atas nama anggota DPRD, sekitar September 2014 diduga tersangka AM merealisasikan janjinya dengan memberikan sejumlah uang melalui perwakilan anggota DPRD sekitar Rp 900 juta,” kata Karyoto.

Baca

juga: KPK Angkat Paksa Mantan Gubernur Riau Annas Maamun

.