Skip to content

Pembangunan Gedung Budaya Sumbar Terjebak, Kejaksaan Agung Padang Lakukan Penyelidikan

PADANG, KOMPAS.com – Kasus mangkrak pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Sumatera Barat) sudah masuk ranah hukum.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor print-01/L.3.10/Fd.I/03/2022 tanggal 30 Maret 2022.

“Kasusnya sudah kami tingkatkan dari penyidikan menjadi penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto kepada Ipadguides.com, Rabu (30/3/2022).

Ranu mengatakan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan di lapangan untuk mencari unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Baca juga: Pembangunan Gedung Budaya Sumbar Terjebak, Kontrak Diputus

Dari rangkaian proses penyidikan yang dimulai sejak 24 Februari 2022, tim akhirnya menyimpulkan ada unsur pidana dalam kasus ini.

“Kami sudah menggelar rapat tim dan sudah tiga kali mengungkap kasus ini untuk mengangkat kasus ini ke tahap penyidikan,” kata Ranu.

Sementara itu, Kepala Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Agung Padang Therry Gutama mengatakan, kasus tersebut terkait pembangunan fisik gedung di proyek gedung budaya maju tahun anggaran 2021 dengan pagu Rp. 31 miliar.

Baca juga: Pemkot Padang Pastikan Ketersediaan Stok Minyak Goreng Selama Ramadhan Aman

“Dari proses selama ini, kami menemukan ada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, sehingga ada indikasi kerugian keuangan negara,” kata Therry.

Beberapa kejanggalan ditemukan, seperti penggunaan bahan bangunan yang menggunakan produk impor, sehingga tidak sesuai dengan Inpres untuk menggunakan produk dalam negeri.

“Pelaksananya menggunakan produk impor dari luar negeri dengan harga lebih mahal, padahal ada produk lokal dengan kualitas yang sama,” jelas Therry.

.