Skip to content

Pembangunan Kota Nusantara Butuh Dukungan Dana Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan pembangunan Ibukota Nusantara merupakan langkah jangka panjang yang akan memakan waktu puluhan hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dana dari berbagai elemen masyarakat.

“Membangun kota itu tidak sebentar. Artinya tidak bisa 3 sampai 5 tahun. Ini langkah yang panjang untuk 15 sampai 20 tahun ke depan bahkan kita punya rencana sampai 2045,” kata Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). ) di Istana Negara, Selasa (29/3/2022).

“Ini tentu saja (pengembangan modal) membutuhkan mendukung pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat,” lanjutnya.

Baca juga: Temui Jokowi, Kepala Badan IKN Jelaskan 3 Aspek Penting Pembangunan Kota Nusantara

Bambang mengatakan, sesuai UU IKN Nomor 3 Tahun 2022, sumber pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara bisa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kerjasama pemerintah dan badan usaha. (KPBDU), dan dari masyarakat.

Masyarakat dapat bernegosiasi dan dalam skala tertentu dapat berpartisipasi dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan.

“Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, yaitu delapan juta orang Indonesia yang tinggal di luar negeri,” kata Bambang.

“Dinyatakan, ‘Pak, kami ingin ada rumah diaspora di IKN, bisa kami fasilitasi?’ Hal seperti ini tentunya inisiatif dari masyarakat, inisiatif masyarakat yang baik,” kata Bambang.

Dengan begitu, mereka akan bisa mencari dana sendiri untuk membangun situs yang diusulkan.

“Kami fasilitasi di alam sejauh desain dan hal-hal yang pada prinsipnya untuk menjaga keserasian desain kota tetap terjaga,” imbuhnya.

Skema penggalangan dana

Dalam wawancara dengan harian Ipadguides Sabtu lalu, Bambang Susantono mengatakan bahwa sumber pendanaan untuk pengembangan IKN bisa berasal dari mana saja, antara lain: penggalangan dana

.