Pensiunan Kolonel TNI Tersangka Kasus Korupsi Tabungan Perumahan AD Ditahan di Rutan Puspomad

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Pemeriksa Konektivitas yang terdiri dari Penyidik ​​Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, dan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta menahan tersangka Kolonel CZI (Purn) CW AHT dalam kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan TNI Angkatan Darat. (TWP AD).

Penahanan Kolonel CW dilakukan selama 20 hari terhitung sejak 29 Maret 2022 di Ruang Tahanan Puspomad.

“Menahan Tersangka Kolonel CZI (Purn) CW AHT selaku Mantan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (TWP AD) TNI AD selama 20 hari terhitung sejak 29 Maret 2022 hingga 17 April 2022 di Ruang Tahanan Puspomad,” kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung RI Hukum Ketut Sumedana kepada wartawan, Selasa (29/3/2022) malam.

Baca juga: Kejagung: Pensiunan Kolonel TNI Tersangka Kasus Korupsi Tabungan Perumahan AD

Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/188/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.

Kolonel CW menjadi tersangka kedua dari unsur TNI setelah Brigjen YAK sebagai Direktur Keuangan TWP-AD sejak Juli 2021.

class="ads-on-body">

Penetapan tersangka terhadap Kolonel CW dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022.

Dalam hal ini, Tersangka CW diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Tabungan Perumahan AD, Kerugian Negara Rp 51 Miliar

Demikian pula Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) UU No. Kode.

Kemudian

Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Seperti diberitakan sebelumnya, peran Kolonel CW dalam kasus ini adalah mengangkat tersangka KGS MMS sebagai penyedia lahan pemukiman bagi tentara di kawasan Nagreg, Jawa Barat, dan Gandung, Palembang.

.