Skip to content

Persyaratan untuk Mendaftar IMB Kelas D

KOMPAS.com – Mendirikan sebuah bangunan di suatu kawasan tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemilik bangunan harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar tidak lagi dipertanyakan legalitasnya di kemudian hari.

Proses pembuatan IMB dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) setempat. Nantinya akan ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum IMB diterbitkan.

Setiap gedung memiliki kelasnya masing-masing mulai dari kelas A, B, C dan D. Setiap kelas juga memiliki persyaratan yang berbeda untuk pengajuan aplikasi.

Untuk bangunan kelas D yaitu jenis bangunan tempat tinggal dengan luas tanah < 100 m² dengan kondisi tanah kosong atau diatasnya atau terdapat bangunan tua yang akan dibongkar. Jumlah lantai maksimal adalah 2 lantai, baik untuk baru maupun renovasi.

Berikut persyaratan IMB golongan D sebagaimana dilansir situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) DKI Jakarta.

Surat lamaran

Ada dua jenis surat lamaran yang perlu dibuat, yaitu surat lamaran atau formulir lamaran dan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000 tentang keabsahan data dan keabsahan data. Biasanya struktur formulir dapat diperoleh dari website Layanan PM & PTSP setempat.

Identitas Pelamar

  • Warga Negara Indonesia (WNI): Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Warga Negara Asing (WNA): KITAS/Visa, Paspor.

Deskripsi Badan Hukum

Persyaratan ini perlu dipenuhi jika yang mengajukan izin adalah badan hukum. Syarat yang dibutuhkan adalah:

  • Akta pendirian (kantor pusat dan kantor cabang, jika ada) dan SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jika PT dan yayasan, Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi jika koperasi, dan Pengadilan Negeri jika CV.
  • Akta perubahan SK dan SK perubahan diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila akta pendirian mengalami perubahan.
  • NPWP badan hukum.

Surat Kuasa

Surat ini diperlukan jika permohonan dikuasakan kepada orang lain. Surat kuasa dibuat di atas kertas dengan materai Rp. 10.000.

KTP Pemberi Kuasa

Jika permohonan dikuasakan kepada orang lain, maka diperlukan identitas kuasa yaitu KTP.

Keputusan Tata Kota (KRK)

Surat Keputusan Rencana Kota (KRK) yang dilampirkan berupa fotokopi.

.