Pertamina Tomboki Solar Rp 7.800 per liter, perlu ada kompensasi sesuai regulasi

JAKARTA – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII belum lama ini terungkap akibat kenaikan harga minyak saat ini, PT Pertamina (Persero) terpaksa melunasi selisih harga jual solar bersubsidi sebesar Rp 7.800 per liter. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mensubsidi solar sebesar Rp. 500 per liter.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam RDP menjelaskan, harga jual solar bersubsidi sebesar Rp5.150 per liter saat ini jauh di bawah harga keekonomian Rp12.950 per liter.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menanggapi masalah ini dengan serius. Berkaca dari permasalahan tersebut, kata dia, pemberian kompensasi BBM perlu berdasarkan regulasi. Hal ini sejalan dengan subsidi yang juga berdasarkan regulasi, yaitu UU APBN. “Jadi (kompensasi BBM) harus ada payung hukumnya,” kata Komaidi, di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Lihat

Lainnya: Distribusi Solar Bersubsidi Hingga Februari Lampaui Kuota 10%

Ia menambahkan, pemberian kompensasi BBM tidak hanya penting untuk kesehatan keuangan Pertamina, tetapi juga untuk kelangsungan pasokan BBM dalam negeri. Hal ini terlihat dari masalah kelangkaan solar yang terjadi akhir-akhir ini. Kelangkaan solar bersubsidi yang berlarut-larut, kata Komaidi, berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. “Dampaknya bisa meluas dan tidak terkendali. Saya kira ini penting untuk diperhatikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Komaidi, saat ini yang terpenting adalah mengatasi masalah kelangkaan solar. Ia menyarankan agar kuota solar bersubsidi dinaikkan terlebih dahulu untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Namun, tambahnya, risiko kenaikan kuota sudah jelas, yakni perlunya tambahan subsidi.

Sebelumnya,

Dirut Pertamina Nicke Widyawati juga meminta pemerintah mengatur barang bersubsidi. Hal ini dinilai penting karena harga BBM yang dijual Pertamina masih jauh di bawah harga keekonomiannya. “Pemerintah hanya mensubsidi Rp 500 per liter. Sisanya dibayarkan melalui kompensasi yang penuh ketidakpastian. Pertamina keluarkan uangnya dulu, ini akan mempengaruhi cashflow perusahaan,” jelasnya di hadapan DPR.

Menurut Nicke, di saat harga minyak sedang naik seperti sekarang ini, di satu sisi pemerintah berkewajiban menjaga harga jual BBM agar bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun hal ini juga tidak dapat dilakukan secara terus menerus. Ia menjelaskan, ketika konsumen melihat perbedaan harga yang besar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi, maka terjadi pergeseran konsumsi ke produk bersubsidi. Hal ini pada akhirnya akan membebani anggaran negara.

“Ini subsidi yang tidak tepat sasaran. Makanya hari ini jadi masalah. Solusi permanennya harus subsidi langsung agar tepat sasaran,” ujarnya.