Skip to content

Polisi Bongkar Pabrik Kartu Starter Ilegal di Kota Tangerang

Polisi Bongkar Pabrik Kartu Starter Ilegal di Kota Tangerang

Memuat…

Polisi membongkar pabrik starter pack ilegal di Kota Tangerang. Foto/Ilustrasi/Dock SINDOnews

TANGERANG – Polisi menetapkan A sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan pabrik sim card yang terdiri dari berbagai provider. Sebanyak 78.671 kartu dimodifikasi untuk melakukan kejahatan.

Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Komarudin mengatakan, pabrik starter pack ilegal itu berlokasi di sebuah apartemen di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Dari 78.671 kartu perdana, 4.800 kartu telah didaftarkan.

“Sebagian starter pack yang sudah terdaftar ada 4.800,” kata Komarudin, Rabu (30/3/2022). Lihat lainnya: Polda Sulut Bongkar Sindikat Pemalsuan Data Elektronik Kartu Sim

Sisanya 73.871 penyelenggara kartu belum terdaftar menggunakan nomor NIK dan identitas orang lain. Modus operandinya, pelaku memasukkan identitas orang lain menggunakan NIK asli untuk didaftarkan.

Sedangkan untuk mendapatkan identitas orang lain, pelaku menggunakan perangkat modern bermerek Foxcom. Setelah kartu perdana didaftarkan dengan identitas palsu, akan dikemas ulang seperti baru keluar dari pabrik dan akan dijual kembali.

“Nanti akan dijual kembali oleh pelakunya secara online. Jadi biasanya akan sedikit lebih mahal karena sudah langsung didaftarkan,” jelasnya.

Akibatnya, identitas yang terdaftar dijadikan sebagai peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan atau kejahatan. “Angka-angka ini biasa digunakan untuk penipuan, penyebaran berita hoax. Ini adalah antusiasme dan ancaman besar bagi kami, ”katanya. Lihat lainnya: Bareskrim Tangkap Pemasok Kartu SIM Pinjol Ilegal yang Bikin Ibu Bunuh Diri

Hingga kini polisi masih menyelidiki kapan tersangka A melakukan aksi tersebut. Tak hanya itu, Komarudin menjelaskan, dari aksi tersebut para pelaku bisa meraup untung ratusan juta rupiah.

Terdakwa juga dijerat dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. dan dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12 miliar.

(MS)

.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”