Skip to content

“Presidential Threshold” Digugat Lagi ke MK, Sekarang Giliran Yusril dan La Nyalla

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau ambang batas presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kali ini, para penggugat adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI yang terdiri dari Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan tiga Wakil Ketua DPD yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam gugatan yang sama, Partai Bulan Bintang (PBB) juga menjadi pemohon yang diwakili oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Baca juga: MK Tolak 2 Gugatan Uji Materi Ambang Presiden, Salah Satunya Disampaikan Partai Ummat

Dari berkas permohonan yang diunggah di situs resmi MK, tercatat permohonan uji materiil diajukan pada 25 Maret 2022.

Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi permohonan pemohon.

Pasal 222 UU Pemilu menyatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dalam pemilu. DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara yang sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya”.

Baca Juga: Berulang Kali Diuji, Presidential Threshold Selalu Kandas di MK

Menurut La Nyalla dkk, ketentuan mengenai ambang batas presiden telah menghalangi hak anggota DPD untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Kehadiran ambang batas presiden dianggap hanya memberikan akses khusus kepada elit politik yang memiliki kekuasaan, tanpa mempertimbangkan secara matang kualitas dan kemampuan serta keahlian masing-masing individu.

Padahal, banyak sekali putra-putri daerah yang hebat dan cakap yang sangat layak menjadi calon presiden dan wakil presiden.

.