Skip to content

Prevalensi Stunting Mengkhawatirkan, Jabar Nyalakan Tanda Bahaya

Prevalensi Stunting Mengkhawatirkan, Jabar Nyalakan Tanda Bahaya

Memuat…

Seluruh kader PKK se-Jawa Barat diinstruksikan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk menurunkan prevalensi stunting. Foto/Dokumen

SUMEDANG – Tingkat prevalensi pengerdilan di Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih memprihatinkan. Peran semua pihak diperlukan agar kasus stunting dapat ditekan. Dengan kondisi prevalensi yang masih memprihatinkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh kader PKK di Jawa Barat untuk melakukan update data kasus stunting setiap bulannya.

“Perlu pemutakhiran data secara berkala untuk memantau penurunan prevalensi stunting di Jabar,” kata Ketua TP PKK Jabar, Atalia Praratya dalam keterangan resminya, Rabu (30/3/2022). Lihat lainnya: Cegah Stunting, BPSDM Jatim Berikan Penitipan Anak untuk ASN

Diketahui, meski telah terjadi penurunan yang signifikan, namun angka prevalensi stunting di Jawa Barat hingga tahun 2021 masih cukup tinggi. Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Jawa Barat turun, dari 31,5 persen pada 2018 menjadi 24,5 persen.

Lebih lanjut Atalia menyatakan komitmennya untuk terus menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat, antara lain dengan memperbaiki pola asuh, pola makan, dan sanitasi. “Kita masih punya waktu lama untuk mengerjakan pekerjaan rumah karena Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) telah menyatakan di Jabar tidak ada stunting pada 2023. Jadi seharusnya tidak ada lagi kasus baru,” kata Atalia.

Yang tidak kalah penting, lanjut Atalia, kerjasama harus terus dilakukan antara PKK dengan berbagai pihak terkait. Apalagi PKK memiliki banyak jaringan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Lihat lainnya: 428 Tim Pendamping Keluarga Dipastikan Hentikan Stunting

“Kenapa PKK dianggap penting? Jaringan PKK ada 1,4 juta. Kami di Tim Pendamping Keluarga sekitar 37.164 bersama bidan, termasuk petugas KB. Kemudian kami juga memiliki kader posyandu. Ada sekitar 380.000 kader, dan ada 52.000 posyandu,” kata Atalia.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Posko Kabupaten Sumedang, Selasa, 29 Maret 2022, Atalia menilai Sumedang rutin melakukan pemutakhiran data stunting.

“Kabupaten Sumedang memiliki data yang dapat diandalkan terkait perkembangan stunting. Artinya Kabupaten Sumedang dapat mempertanggungjawabkan itu semua ke pusat melalui pemanfaatan teknologi,” kata Atalia.

Atalia pun mengaku bangga dengan Pemkab Sumedang karena telah berhasil mengatasi persoalan mendasar dalam penanganan stunting dengan menyediakan satu data untuk semua, yang difasilitasi oleh Pusat Komando. “Kami akan belajar banyak dari Sumedang dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang kami miliki untuk membantu pemerintahan yang lebih baik,” katanya.

(mengenakan)

.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”