Skip to content

RI Butuh Rp 266 Triliun/Tahun untuk Mengurangi Karbon, Hanya Rp 85 Triliun APBN Yang Bisa

RI Butuh Rp 266 Triliun/Tahun untuk Mengurangi Karbon, Hanya Rp 85 Triliun APBN Yang Bisa

Memuat…

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, perkiraan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon membutuhkan USD 247 miliar atau Rp 3.461 triliun. Foto/Dokumen

JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perkiraan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon membutuhkan USD 247 miliar atau Rp 3.461 triliun. Artinya, setiap tahun Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp266 triliun untuk dapat menunjukkan tekad dan tekad untuk mengurangi karbon sesuai target yang telah ditetapkan.

“Ini bukan dana yang kecil. APBN hanya menyumbang sekitar Rp 85-86 triliun per tahun, artinya hanya ditambahkan 30% ke BUMN. Sekarang kita juga minta aksi iklim di APBD dengan melakukan budget taking. , jumlahnya tidak akan melebihi 60%,” kata Sri Mulyani dalam Forum Hukum ke-3 PPATK di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Lihat Lainnya: Waspadai Kerugian Industri Akibat Pajak Karbon

Artinya 40% akan datang dari pihak swasta. Peran swasta tidak mungkin tanpa mekanisme pasar. Di situlah letak pentingnya instrumen harga karbon.

“Dalam mekanisme pasar dengan harga karbon, pajak karbon menjadi salah satu instrumennya. Di Indonesia, saat ini melalui UU HPP kita telah memperkenalkan instrumen yang disebut pajak karbon, karena tekad Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, atau bahkan oleh badan usaha milik negara, harus ada partisipasi dari swasta nasional dan global,” kata Menkeu.

Ia mengatakan memang akan timbul komplikasi di sini karena mekanisme perdagangan karbon antar negara membutuhkan kesepakatan global. Misalnya, jika ada barang dengan nama yang sama yaitu karbon yang diperdagangkan di dalam dan luar negeri, di satu negara harganya hanya USD 3, di negara lain USD 25, di negara lain USD 45.

“Kalaupun dihitung dunia akan berhasil mengatasi perubahan iklim, harga karbon seharusnya mencapai USD 125. Tentu saja jika harganya berbeda, akan ada kemungkinan kebocoran, sehingga disebut desain rezim atau kebijakan. disebut ‘pasar karbon’ sendiri sudah cukup. rumit,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, ia menegaskan, Indonesia akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertahap, apalagi Indonesia masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan sedang berusaha memulihkan perekonomian.

“Namun ketika kita pulih, bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri, karena bencana perubahan iklim hampir pasti terjadi jika kita melihat tren kenaikan suhu dunia. Dunia menyebar tapi pasti semakin panas, mendekati 1,5 derajat. Celcius atau bahkan jika terus seperti ini bisa mencapai 2 derajat Celcius dibandingkan dengan kondisi pada saat revolusi industri pertama,” katanya.

.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”