Skip to content

Surat KPPU ke Jokowi, Beri Saran Soal Sengketa Minyak Goreng

Surat KPPU ke Jokowi, Beri Saran Soal Sengketa Minyak Goreng

Memuat…

KPPU memberikan rekomendasi untuk meningkatkan persaingan usaha di industri minyak goreng. FOTO/SINDOnews

JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah minyak goreng. Adapun isi surat itu KPPU memberikan rekomendasi jangka pendek hingga jangka panjang untuk perbaikan persaingan bisnis di industri.

Deputi Bidang Kajian dan Advokasi, Taufik Ariyanto menjelaskan, dalam jangka pendek, KPPU merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat pengendalian stok minyak sawit mentah (CPO) sebagai tindak lanjut dari kebijakan Domestic Market Obligation – Domestic Price Obligation (DMO-DPO). .

“Jangka pendeknya bisa ditempuh dengan mempertimbangkan beberapa alternatif langkah,” kata Taufik dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).

Lihat Lainnya: Trik Wasit Persaingan Usaha Atasi Masalah Minyak Goreng

Pertama, pemerintah perlu memastikan keberadaan stok CPO mulai dari tingkat perkebunan kelapa sawit hingga industri pengolahan CPO hingga industri pengguna CPO. Kedua, pemerintah perlu memastikan keberadaan stok minyak goreng mulai dari tingkat produsen hingga distributor, agen, dan pedagang eceran.

Ketiga, pemerintah perlu menjadikan informasi dari proses tracking sebagai informasi pasar terbuka dan memuat cadangan dan stok CPO di tingkat pelaku usaha perkebunan kelapa sawit bagi pelaku usaha yang membutuhkan CPO untuk proses produksi, khususnya untuk minyak goreng.

“Informasi yang sama juga berlaku untuk cadangan dan stok minyak goreng dari produsen hingga distributor dan pengecer,” kata Taufik.

Keempat, pemerintah perlu mendorong pelaku usaha minyak goreng untuk memaksimalkan kapasitas produksinya dan memastikan minyak goreng sampai ke tingkat pengecer.

Kelima, pemerintah perlu secara transparan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mengikuti kebijakan DMO – DPO secara konsisten dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi produksi dan distribusi sebagaimana diatur dalam kebijakan DMO – DPO.

.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”