Skip to content

Tindak Pidana Pencucian Uang Sudah Pada Tahap Mengancam Kehidupan Manusia

JAKARTA, IGNews.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan tindak pidana pencucian uang sudah pada tahap mengancam nyawa manusia. Demikian disampaikan Sri Mulyani, dalam sambutannya di Forum Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) III, di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, tindak pidana pencucian uang tidak hanya berimplikasi pada masalah sosial, ekonomi dan keuangan, tetapi telah mencapai tahap yang mengancam kehidupan manusia.

Hal ini terkait dengan kegiatan pencucian uang melalui pendanaan terorisme, yang telah terlihat dampaknya pada serangan jaringan Al-Qaeda di menara kembar World Trade Center di New York, pada 11 September 2001, serta Negara Islam. gerakan Irak dan Suriah (ISIS) yang menebar ketakutan. melalui gerakan Islam garis keras dari tahun 2013 hingga dibubarkan pada tahun 2019.

“Ketika saya ingat PPATK tentang pencucian uang, ingatan saya sangat jauh ke belakang. Tetapi pada tahun 2001, ketika saya berada di Georgia dan Atlanta, Amerika Serikat. Hari pertama saya datang, minggu pertama kami tinggal dan anak saya mulai sekolah” Pagi itu 11 September 2001, ketika saya mengantar anak saya dari sekolah, lalu saya pulang dan menyalakan TV, yang disebut kecelakaan atau serangan teroris di New York,” kata Sri Mulyani.

Peristiwa itu mengubah banyak hal, termasuk ketika Sri Mulyani diminta pemerintah Indonesia pindah dari Atlanta ke Washington DC menjadi Direktur Eksekutif IMF.

Di situlah saya menyadari bahwa pada tahun 2002, dua tahun setelah tragedi 11/9/2001, diskusi di forum IMF tentang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi sangat penting. Itu diadopsi ke dalam berbagai kegiatan di dunia. karena ancaman tindak pidana pencucian uang tidak hanya memiliki implikasi sosial, ekonomi dan keuangan, tetapi telah datang untuk mengancam kehidupan manusia.Dan itulah yang kemudian diangkat oleh Anti-Money Laundering and Finance of Terrorism (AMLFT) pada pertemuan G20, kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, G20 dibentuk di tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral pasca krisis ekonomi 1997-1998. Kemudian terjadi krisis keuangan global 2008-2009, sehingga forum G20 di tingkat menteri keuangan dan bank sentral diangkat menjadi pertemuan antar pemimpin negara. Di sanalah KTT G20 lahir pada 2009 sebagai respon terhadap krisis keuangan global.

“Karena ini forum utama kerja sama ekonomi, topik AMLFT untuk kegiatan ilegal sangat relevan,” kata Sri Mulyani.

Pembicaraan antara gubernur bank sentral dan menteri keuangan tentu saja di satu sisi mendorong interaksi yang cepat dan efisien, lalu lintas perdagangan dan investasi antar negara, tetapi di sisi lain bagaimana menangani kemungkinan terjadinya lalu lintas tersebut. digunakan untuk menghindari tindak pidana berupa pembiayaan gelap.

“Oleh karena itu, FATF (Financial Action Task Force) selalu identik dengan menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral. Semoga Indonesia segera menjadi anggota penuh di bawah kepemimpinan Kepala PPATK dan seluruh jajarannya dengan dukungan seluruh K/ L, terutama dari aparat penegak hukum dan sektor regulator di sektor keuangan,” kata Sri Mulyani.

Dikatakannya, saat ini selain bahaya pencucian uang, dunia terus diingatkan akan bahaya perubahan iklim yang akan mengancam banyak negara di dunia. Bahkan, ada negara yang juga lebih rentan terhadap perubahan iklim dibandingkan negara lain.

“Indonesia termasuk dalam hal ini, ancaman perubahan iklim akan cukup memberikan kerentanan baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, upaya penanganan perubahan iklim dilakukan oleh semua pihak, semua negara, dan juga Indonesia,” kata Sri Mulyani. .

Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong edukasi dan pemahaman serta terus mengembangkan berbagai kebijakan untuk terus mentransformasi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi hijau, termasuk penerapan pajak karbon.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:


.

Dimiliki oleh Ipadguides

: Cek berita lainnya di kategori “Nusantara”